“Itu hanya absensi hadir, tidak ada absensi pintu keluar. Kan bisa saja mereka setor absen saja dan langsung keluar lagi,” kata Hidayat di gedung DPR RI, Kamis (21/1).
Menurutnya, jika mau efektif meningkatkan tingkat kehadiran wakil rakyat dalam rapat maka harusnya ada absensi keluar. “Agar bisa jelas dan objektif,” sarannya.
Seperti diketahui, alat absensi fingerprint mulai diperlakukan di DPR sejak pembukaan rapat paripurna pada awal Oktober 2012 lalu. Untuk pengadaan finger print ini, DPR merogoh kocek hingga Rp 240-Rp 270 juta.
DPR telah memilih pe­me­nang tender alat absensi elek­trik ini. Sebagaimana terpasang di laman resmi DPR, pe­me­nang tender absensi sidik jari itu adalah CV Galung Brothers. (chi/jpnn)